SUNGAIPENUH – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh menjadi sorotan. Selain digelar di Kota Jambi, kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 23–26 September 2026, itu disebut melibatkan sekitar 325 peserta dengan biaya sekitar Rp2,5 juta per orang.
Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) tersebut mengusung tema “Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa” dan dilaksanakan di Grand Hotel Kota Jambi.
Berdasarkan informasi yang diterima, peserta berasal dari sekitar 65 desa di Kota Sungai Penuh. Masing-masing desa mengikutsertakan rata-rata lima anggota BPD.
Jika biaya Rp2,5 juta per peserta tersebut dikalikan dengan 325 peserta, maka totalnya diperkirakan mencapai Rp812,5 juta.
Namun, angka tersebut masih merupakan perhitungan berdasarkan informasi biaya per peserta dan belum menggambarkan secara pasti keseluruhan struktur anggaran kegiatan. Rincian mengenai sumber dana, komponen biaya, serta mekanisme pembiayaan masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak terkait.
Besarnya nilai kegiatan menjadi perhatian karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemilihan Kota Jambi sebagai lokasi kegiatan juga dipertanyakan karena peserta harus menempuh perjalanan dari Sungai Penuh.
Salah seorang kepala desa di Kota Sungai Penuh membenarkan bahwa anggota BPD dari desanya mengikuti kegiatan tersebut di Jambi.
“BPD kita juga ikut pelatihan di Jambi, ada yang berangkat pagi tadi, ada yang malam tadi,” ujar kepala desa tersebut.
Ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai biaya maupun sumber pembiayaan kegiatan.
Pelaksanaan Bimtek tersebut turut mendapat sorotan dari aktivis Kerinci, Yudi. Menurutnya, peningkatan kapasitas anggota BPD memang penting, tetapi aspek efisiensi anggaran juga harus menjadi perhatian.
“Ini kan lagi efisiensi, masa Bimtek juga digelar tempatnya di Jambi lagi. Kalau mau melaksanakan pelatihan di Sungai Penuh saja untuk menekan biaya. Secara logika Dinas Pemdes harus memikirkan itu,” kata Yudi.
Menurut Yudi, pemilihan lokasi di luar daerah berpotensi menambah komponen biaya, seperti transportasi, penginapan dan kebutuhan peserta selama kegiatan berlangsung.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan seluruh komponen pengeluaran sebelum menentukan lokasi maupun skema pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BPD.
Rincian Anggaran Dinilai Perlu Dibuka
Sorotan terhadap kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan lokasi, tetapi juga besaran biaya yang harus dikeluarkan.
Apabila biaya Rp2,5 juta per peserta benar, masyarakat dinilai perlu mendapatkan informasi mengenai penggunaan anggaran tersebut. Rinciannya dapat meliputi biaya narasumber, akomodasi, konsumsi, transportasi, tempat kegiatan, materi pelatihan, perlengkapan hingga biaya administrasi.
Keterbukaan informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui struktur biaya kegiatan dan menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan pelaksanaan Bimtek.
Di sisi lain, pelaksanaan Bimtek bagi anggota BPD tidak serta-merta dapat disebut sebagai pemborosan. Peningkatan kapasitas BPD dibutuhkan agar anggota memahami tugas, fungsi, regulasi, pengawasan pembangunan serta pengelolaan Dana Desa.
Persoalannya adalah bagaimana kegiatan tersebut direncanakan dan dibiayai sehingga tujuan peningkatan kapasitas tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang efektif.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Sungai Penuh, Setra Delpi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait kegiatan tersebut hanya memberikan jawaban singkat.
“Lapin,” tulisnya.
Jawaban tersebut belum menjelaskan secara rinci mengenai sumber anggaran, jumlah peserta, biaya per peserta maupun alasan pemilihan Kota Jambi sebagai lokasi kegiatan.(***)
Kurang asyik judul nya uwo kalo mau yg asyik sya kasih data pelanggaran nya mau tdk uwo
Ok kirim bang