MUARO JAMBI – Penanganan perkara dugaan perusakan gembok ruko di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kembali menuai sorotan. Berkas perkara yang berulang kali bolak-balik antara penyidik kepolisian dan kejaksaan memunculkan tanda tanya besar terkait kepastian hukum. Bahkan, mencuat dugaan adanya aliran dana sebesar Rp400 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan upaya memperlambat proses penanganan perkara tersebut.
Ketua Bidang Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Geliat Anak Negeri (LSM GAN), Fengki Efniza, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi hingga Kejaksaan Agung Republik Indonesia turun tangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap penanganan perkara tersebut.
Menurut Fengki, proses hukum yang berlarut-larut melalui mekanisme pengembalian berkas dengan petunjuk P-19 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Ia menyebutkan, penyidik Polsek Sungai Gelam mengklaim telah memenuhi seluruh petunjuk jaksa setelah dilakukan ekspose perkara bersama pada Oktober 2026. Namun, hingga kini, berkas perkara belum dinyatakan lengkap atau P-21.
“Kalau memang masih ada kekurangan, sampaikan secara terbuka apa kekurangannya. Jangan sampai mekanisme P-19 justru menimbulkan kesan sebagai ruang untuk memperpanjang penanganan perkara tanpa kejelasan alasan hukum,” ujar Fengki, Selasa (10/11/2026).
Pejabat Kejaksaan Belum Berikan Klarifikasi
Fengki juga menyoroti sulitnya memperoleh penjelasan dari jajaran Kejaksaan terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.
Ia mengaku telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kasi Pidum Kejari Muaro Jambi, Tommy Detasatria, Kepala Kejari Muaro Jambi, Karya Graham Hutagaol, hingga Kepala Kejati Jambi, Sugeng Hariadi.
Namun, menurut pengakuannya, upaya komunikasi tersebut belum membuahkan hasil. Bahkan, ia menduga nomor kontaknya telah diblokir setelah foto profil sejumlah kontak tidak lagi terlihat dan pesan yang dikirim hanya menunjukkan satu tanda centang.
“Seharusnya pejabat penegak hukum terbuka terhadap pertanyaan publik. Jangan berlindung di balik jabatan ketika masyarakat meminta penjelasan,” tegasnya.
Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta Minta Diusut
Sorotan LSM GAN semakin tajam setelah muncul informasi mengenai dugaan aliran dana sekitar Rp400 juta yang disinyalir berkaitan dengan upaya menghambat proses penegakan hukum dalam perkara tersebut.
Fengki menegaskan, dugaan itu harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan. Ia meminta pengawasan internal kejaksaan tidak mengabaikan informasi tersebut dan memastikan ada atau tidaknya keterlibatan oknum aparat penegak hukum.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut tidak benar, pihak kejaksaan perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Sebaliknya, jika ditemukan indikasi pelanggaran atau praktik suap, pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kami meminta dugaan suap lebih kurang Rp400 juta ini diusut secara terang. Jika memang tidak benar, silakan dibantah dengan penjelasan dan bukti. Tetapi jika ada indikasi keterlibatan oknum, jangan ada yang dilindungi,” ucapnya.
Soroti Mekanisme P-19
Selain dugaan aliran dana, LSM GAN juga menyoroti mekanisme pengembalian berkas perkara yang dinilai perlu dievaluasi.
Fengki mengaitkan persoalan tersebut dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/12/2020. Surat edaran tersebut menjadi salah satu pedoman agar jaksa peneliti menyampaikan petunjuk perbaikan berkas perkara secara komprehensif sejak awal, sehingga proses penanganan perkara tidak berlarut-larut akibat pengembalian berkas secara berulang.
Ia berharap pimpinan kejaksaan melakukan evaluasi terhadap proses penanganan perkara dugaan perusakan gembok ruko di Desa Tangkit tersebut, sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kasi Pidum Kejari Muaro Jambi, Kajari Muaro Jambi, maupun Kajati Jambi mengenai alasan belum lengkapnya berkas perkara atau status P-21. Klarifikasi terkait dugaan aliran dana Rp400 juta juga masih diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna menjaga prinsip keberimbangan, transparansi, serta asas praduga tak bersalah.(dst)
