OPINI | KERINCI – Dalam politik, slogan sering kali menjadi pintu masuk untuk merebut simpati dan kepercayaan masyarakat. Namun, setelah kekuasaan berada di tangan, slogan tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kata-kata manis. Ia harus menjelma menjadi kebijakan, program konkret, dan hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Hal inilah yang patut menjadi bahan evaluasi terhadap kepemimpinan Bupati Kerinci Monadi, M.Si., bersama Wakil Bupati Murison, yang dilantik pada 20 Februari 2025.
Mengusung jargon politik “Pejuang Petani, Petani Pejuang”, pasangan ini sejak awal membangun citra sebagai pemimpin yang berpihak kepada sektor pertanian. Bahkan, arah pembangunan daerah yang ditawarkan turut menempatkan pertanian sebagai salah satu sektor penting dalam visi dan misi pemerintahan mereka.
Kini, ketika masa kepemimpinan telah berjalan hampir dua tahun, publik tentu berhak mengajukan pertanyaan mendasar: sejauh mana jargon tersebut telah diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani Kabupaten Kerinci?
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Kerinci dikenal sebagai salah satu daerah agraris di Provinsi Jambi. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, mulai dari padi, kopi, kayu manis atau cassiavera, hortikultura, hingga berbagai komoditas perkebunan lainnya.
Karena itu, keberhasilan seorang kepala daerah yang mengusung identitas sebagai pejuang petani semestinya dapat diukur dari perubahan nyata yang dialami para petani, bukan sekadar banyaknya kegiatan seremonial atau program yang terlihat di permukaan.
Seremonial Pemerintahan dan Ukuran Kesejahteraan
Tidak dapat dimungkiri, selama menjabat, Bupati Monadi cukup dikenal melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Mulai dari hiburan rakyat, kegiatan pendakian Gunung Kerinci, Festival Budaya Kerinci, hingga event motocross Bupati Cup.
Kegiatan semacam itu tentu memiliki nilai positif. Pemerintah daerah perlu membangun kedekatan dengan masyarakat, menghidupkan sektor pariwisata, serta memberikan ruang bagi kegiatan sosial dan kebudayaan.
Namun, kedekatan dengan masyarakat tidak serta-merta menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya hadir dalam kegiatan hiburan, seremoni, dan berbagai agenda publik. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kebijakan yang menyentuh persoalan mendasar kehidupan mereka, terutama petani yang setiap hari berhadapan dengan ketidakpastian harga, biaya produksi, akses pasar, keterbatasan sarana pertanian, dan persoalan infrastruktur.
Pada titik inilah jargon “Pejuang Petani” semestinya diuji.
Program Pertanian: Mana Terobosan Baru Pemerintahan Monadi-Murison?
Jika ditelusuri lebih jauh, sejumlah program yang kerap dikaitkan dengan pembangunan pertanian saat ini perlu dilihat secara objektif, terutama dari sisi asal-usul program, kesinambungan kebijakan, dan kontribusi inovasi pemerintahan sekarang.
Ambil contoh program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Program ini bersumber dari APBN dan telah melalui proses pengusulan sejak periode pemerintahan sebelumnya. Kabupaten Kerinci juga pernah mendapatkan program serupa pada masa kepemimpinan terdahulu dengan dukungan Kodim 0417/Kerinci.
Artinya, program cetak sawah tidak bisa serta-merta diposisikan sebagai inovasi baru pemerintahan Monadi-Murison. Yang justru perlu dijelaskan kepada publik adalah berapa luas lahan yang berhasil dicetak, berapa yang benar-benar produktif, bagaimana keberlanjutan pengelolaannya, dan berapa besar peningkatan produksi yang dihasilkan.
Begitu pula dengan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Bantuan dari Kementerian Pertanian merupakan program pemerintah pusat yang juga telah berjalan pada periode sebelumnya. Bahkan, pemerintahan terdahulu dinilai memperoleh bantuan alsintan dalam jumlah yang tidak sedikit.
Maka, persoalannya bukan sekadar siapa yang menerima atau menyerahkan bantuan, melainkan bagaimana pemerintahan saat ini mampu memperluas akses petani terhadap teknologi pertanian, memastikan pemerataan bantuan, dan meningkatkan produktivitas melalui kebijakan yang terukur.
Sementara itu, komoditas unggulan seperti kopi Arabika dan nilam juga bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba pada masa pemerintahan sekarang. Kedua komoditas tersebut telah dikembangkan sejak periode sebelumnya dan sebagian inisiatif pengembangannya juga tumbuh dari kalangan petani sendiri.
Dengan demikian, publik patut mengetahui apa terobosan baru yang benar-benar lahir dari gagasan dan kebijakan Monadi-Murison. Apakah ada inovasi pengolahan hasil pertanian? Apakah ada skema perlindungan harga komoditas? Apakah pemerintah berhasil membuka pasar baru, memperkuat kelembagaan petani, atau membangun industri hilirisasi yang memberikan nilai tambah?
Sebab, mempertahankan program lama merupakan bagian dari kesinambungan pemerintahan. Namun, melanjutkan program bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan seorang pemimpin. Harus ada peningkatan kualitas, perluasan manfaat, dan inovasi yang membedakan satu periode pemerintahan dengan periode sebelumnya.
Harga Cassiavera Anjlok, Petani Membutuhkan Keberpihakan Nyata
Salah satu persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian adalah kondisi harga cassiavera atau kulit manis yang mengalami penurunan.
Bagi petani, persoalan harga jauh lebih penting daripada sekadar seremoni penyerahan bantuan. Sebab, ketika harga komoditas anjlok, pendapatan petani ikut tertekan, sementara biaya perawatan, tenaga kerja, dan kebutuhan produksi tetap harus dikeluarkan.
Di sinilah pemerintah daerah seharusnya mengambil peran strategis.
Apakah pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat posisi tawar petani? Apakah ada upaya membangun kemitraan dengan pelaku industri, memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas pascapanen, atau mendorong pengolahan cassiavera agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah?
Jika pemerintah daerah benar-benar menempatkan diri sebagai pejuang petani, maka persoalan harga komoditas seharusnya menjadi salah satu agenda prioritas.
Petani tidak hanya membutuhkan bantuan berupa alat produksi, tetapi juga kepastian bahwa hasil kerja keras mereka memiliki nilai ekonomi yang layak.
Jalan Usaha Tani Bukan Satu-satunya Bukti Keberpihakan
Pembangunan jalan usaha tani dan pembukaan akses jalan produksi juga kerap menjadi bagian dari program pembangunan sektor pertanian.
Namun, perlu dipahami bahwa pembangunan jalan usaha tani bukanlah gagasan baru yang lahir pada masa pemerintahan Monadi-Murison. Pemerintahan sebelumnya juga telah melaksanakan pembangunan serupa.
Bahkan, berdasarkan informasi yang berkembang, sebagian besar pembangunan jalan usaha tani maupun jalan produksi saat ini merupakan aspirasi anggota DPRD melalui mekanisme penganggaran daerah.
Jika demikian, perlu ada pemisahan yang jelas antara program hasil inovasi kepala daerah, program rutin yang bersumber dari APBD, dan program yang berasal dari aspirasi legislatif.
Bukan berarti pembangunan jalan usaha tani tidak penting. Infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan menekan biaya angkut.
Akan tetapi, membangun jalan saja tidak cukup untuk membuktikan keberhasilan jargon “Pejuang Petani”. Pemerintah harus mampu menjawab apakah jalan tersebut benar-benar membuka akses ke sentra produksi, menurunkan ongkos angkut, meningkatkan harga jual di tingkat petani, dan memberikan dampak ekonomi yang terukur.
Jangan sampai pembangunan hanya berhenti pada panjang jalan yang dibangun dan besarnya anggaran yang terserap, sementara manfaat ekonominya belum pernah dievaluasi secara terbuka.
Publik Berhak Menagih Hasil, Bukan Sekadar Mendengar Janji
Hampir dua tahun merupakan waktu yang cukup untuk mulai menunjukkan arah dan fondasi kebijakan sebuah pemerintahan, meskipun tentu belum cukup untuk menuntaskan seluruh persoalan pertanian yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Karena itu, kritik terhadap pemerintahan Monadi-Murison bukan berarti menafikan seluruh program yang telah berjalan. Kritik justru diperlukan agar pemerintah tidak terjebak dalam kebanggaan terhadap kegiatan dan angka-angka serapan anggaran, tanpa memastikan dampak akhirnya bagi masyarakat.
Ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.
Berapa besar peningkatan pendapatan petani sejak Monadi-Murison menjabat? Berapa luas lahan pertanian yang berhasil ditingkatkan produktivitasnya? Berapa jumlah bantuan yang benar-benar bersumber dari inovasi pemerintah kabupaten? Apa langkah konkret menghadapi anjloknya harga cassiavera? Dan program strategis apa yang menjadi pembeda pemerintahan sekarang dibandingkan pemerintahan sebelumnya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar publikasi kegiatan penyerahan bantuan atau dokumentasi kunjungan lapangan.
Sebab, keberhasilan pembangunan pertanian tidak diukur dari seberapa sering seorang bupati turun ke tengah masyarakat, melainkan dari seberapa besar perubahan yang terjadi dalam kehidupan petani setelah kebijakan dijalankan.
Jangan Sampai Pejuang Petani Hanya Menjadi Jargon Politik
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menuntut keajaiban dalam waktu singkat. Petani hanya membutuhkan pemerintah yang memiliki keberpihakan nyata, keberanian mengambil kebijakan, dan kemampuan menghadirkan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi.
Jika program cetak sawah merupakan program pusat, alsintan merupakan bantuan kementerian, kopi dan nilam merupakan program yang telah dirintis sebelumnya, sementara jalan usaha tani sebagian besar lahir dari aspirasi DPRD, lalu di mana letak terobosan strategis pemerintahan Monadi-Murison untuk sektor pertanian Kerinci?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bentuk kontrol publik terhadap janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Monadi dan Murison masih memiliki ruang untuk membuktikan bahwa jargon “Pejuang Petani, Petani Pejuang” bukan sekadar alat untuk memenangkan kontestasi politik.
Namun, pembuktian itu harus dilakukan melalui kebijakan yang terukur: perlindungan harga komoditas, penguatan akses pasar, hilirisasi hasil pertanian, modernisasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia petani, serta peningkatan pendapatan masyarakat tani.
Sebab, seorang pejuang petani sejati tidak cukup hanya dikenal dekat dengan petani. Ia harus mampu memperjuangkan nasib, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka.
Jika tidak, publik tentu berhak mempertanyakan: apakah “Pejuang Petani, Petani Pejuang” benar-benar sebuah komitmen pembangunan, atau justru hanya jargon politik yang perlahan kehilangan makna?
Penulis: Desta
